 |
| Bukti Panggabean. |
Kwarta5.com Batam - Rencanana penyesuaian tarif PT PLN Batam masih belum menemukan titik temu. Permintaan penyesuaian tarif listrik batam (TLB) yang telah diajukan sejak awal tahun 2016 lalu sampai saat ini belum ada kepastian. Hal ini membuat pihak terkait gerah, tak terkecuali Serikat Pekerja (SP) bright PLN Batam.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PLN Batam, Bukti Panggabean, Selasa (27/12)."mengatkan bila penyesuaian tak direalisasikan hingga akhir tahun, 480 karyawan dari sistem pembangkit hingga pelayanan akan mogok kerja di awal tahun nanti. Aksi yang rencananya akan dilakukan selama tiga hari itu dapat mengakibatkan Pulau Batam dan Bintan terancam blackout, mengingat rencana mogok massal akan dilakukan seluruh karyawan PLN Batam di awal tahun mendatang".
“Sebelum melakukan aksi mogok ini, kami akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri serta instansi terkait,” kata Bukti. "Tanggal pastinya masih kita koordinasikan dengan pengurus yang lain," ujarnya lagi.
Bukti juga menambahkan jika aksi tersebut terealisasi, suplai listrik dari PLN Batam yang selama ini sudah mencapai pulai Bintan, Belakangpadang,hingga Sembulang akan terhenti. "Mesin pembangkit akan mati karena tidak ada yang mengoperasikan, tidak ada pelayanan dan sebagainya," beber Head of Revenuew Assurance PLN Batam ini.
Selama ini upaya bright PLN Batam membuat tangguh listrik di Batam menemui banyak hambatan. Terutama pembahasan keuangan yang lamban sehingga menyebabkan keuangan bright PLN Batam terus memburuk, menanggung kerugian akibat menjual listrik di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP). "BPP PLN Batam Rp 1.388, namun harus kita jual Rp 900-an rupiah per kWh. Sedangkan persero yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sudah menetapkan tarif Rp 1.459 per-kWh. "Padahal BPP nya sama,," ungkapnya.
Salah satu upaya yang dilakukan PT PLN Batam adalah dengan menutupi kerugian harga jual listrik rumah tangga dengan subsidi silang dari golongan industri. Serta ditopang deposito atas tabungan Rp 1 triliun. Namun subsidi silang makin sulit dilakukan, karena persentase pelanggan rumah tangga terus menanjak dari 32 persen menjadi 37 persen. Sebaliknya, sektor industri terus menurun, dari 32 persen menjadi 25 persen.
Cara lain dengan menanfaatkan deposito pun sudah tak bisa diandalkan lagi. Simpanan PT PLN Batam terus berkurang, hingga akhirnya mengalami kerugian. Berdasarkan hasil audit Price Waterhouse Coopers (PWC), dari Januari hingga Juni 2016, keuangan PLN Batam sudah minus Rp 26 miliar. Hal tersebut membuat 480 karyawan PLN Batam resah. "Kalau PLN collapse, bukan nasib kami saja yang terancam, sistem kelistrikan di Batam, Bintan dan pulau sekitarnya juga akan terganggu," pungkasnya.
Hal senanda juga diungkapkan Ketua Serikat Pekerja PLN Batam, Mulnawarman. Ia menambahkan, bila kondisi keuangan terus berlangsung, keandalan listrik di Batam dan Bintan akan terancam. “Dengan keadaan ini, sangat sulit untuk menjaga keandalan listrik Batam-Bintan, membeli bahan baku saja sudah mulai kesulitan apalagi untuk investasi pembangkit listrik untuk kebutuhan jangka panjang warga Batam,” tuturnya. “Apabila keandalan listrik sudah terganggu, otomatis menimbulkan dampak ke perekonomian Batam-Bintan yang akan tersendat. Karena seluruh industri perekonomian membutuhkan listrik” ujar Mulnawarman.
Jika tak disikapi dengan bijak, krisis energi seperti yang terjadi di dearah-daerah lainnya di Indonesia akan terjadi di Batam. “Saya khawatir, nasib PLN Batam akan seperti saudara kita di PLN Tarakan. Karena tidak ada dukungan pemerintah, per 1 Januari 2017 pelayanan listrik tarakan diambil alih PT (PLN Persero). Kalau batam diambil alih Persero, tarifnya lebih tinggi dari tarif yang diajukan PLN Batam," bebernya.
Resiko lain bila PLN Batam diambil PT PLN (Persero), pengembangan jaringan ke pulau yang belum teraliri listrik akan menemui birokrasi yang panjang. Karena kebijakannya harus ada persetujuan pusat. "Contohnya Bintan dan Belakang Padang, akhirnya PLN Batam yang suplai listriknya," ungkapnya. “ Kerugian lain adalah focus pembangunanan jaringan PLN Persero adalah seluruh Indonesia, jadi Pulau Batam dan sekitarnya tidak menjadi focus utama karena banyak daerah lain yang justru masih belum menikmati listrik,” ujarnya. Sebelum hal tersebut terjadi, para pekerja mengambil sikap untuk melakukan aksi mogok massal. "Kita tak ingin keandalan listrik di batam terganggu," tutup Mulnawarman.
Secara terpisah,Sekretaris PLN Batam, Samsul Bahri menghimbau para pekerja agar tidak melakukan mogok massal. Karena bila hal itu dilakukan, pasokan listrik PLN Batam akan berhenti total. "Kalau bisa jangan (mogok), kawan-kawan serikat bisa bersikap realistis. Kalau mogok, tak ada operasi, Batam dan Bintan bisa gelap (blackout)," ungkapnya.
Namun, pihaknya tak bisa membendung aksi yang hendak dilakukan ratusan pekerja PLN Batam. Karena keberadaan serikat di luar kewenangan managamen. "Perusahaan dan serikat memiliki payung hukum yang berbeda. Aksi itu di luar kuasa managemen," kata Samsul.
Samsul mengatakan, aksi yang dilakukan serikat pekerja untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah berada di ujung tanduk. "Itu hak mereka, wajar jika ingin membela perusahaan yang sangat mereka cintai,"bebernya.
Apalagi penyesuian tarif yang diajukan PLN Batam untuk keandalan listrik batam dan sekitarnya belum diberikan lampu hijau. "Padahal kita tak semata-mata mencari keuntungan, apa yang kita dapat (keuntungan) langsung dikembalikan kepada masyarakat. Tingkatkan keandalan hingga mengembangkan jaringan," katanya.
Karena itu, pihaknya berharap DPRD dan Pemerintah segera mengambil keputusan. Sehingga, keandalan listrik di Batam bisa terus terjaga.(Cn)