Kwarta5.com Batam - Memperingati Hari Buruh Sedunia yang kerap disebut May Day ribuan pekerja/buruh lakukan unjuk rasa di depan Kantor Walikota Batam, Senin siang (1/5/2017), minta Pemerintah Kota Batam segera SK kan Upah Minimum Sektoral.
Aspirasi yang disampaikan demonstrans menyatakan Pemerintah Kota Batam dinilai tidak pernah memikirkan nasib pekerja/buruh yang ada di Batam. Pemerintah berpihak kepada perusahaan dan tidak memandang nasib dan keadaan para pekerja/buruh, dimana ada banyak buruh tertindas, upah yang tidak layak dan pekerja yang dirumahkan. Pemerintah diminta untuk segera SK kan Upah Minimum Sektoral Kota Batam untuk kesejahteraan buruh.
Masih tuntutan pelaku demosntrans, massa meminta agar Pemerintah tidak lagi mengadakan Out Sourching dan pemagangan, meminta Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis dan meminta PP 78 segera dicabut.
Panglima Garda Metal, Suprapto menegaskan pemagangan pekerja yang diberlakukan saat sekarang ini sungguh sangat menyalahi aturan. Pekerja yang bekerja secara utuh melakukan magang dan diupah sebesar 75% dari upahnya. Sementara, kata suprapto, Pemagangan harusnya dilakukan oleh para pencari kerja atau para pelajar - pelajar yang baru selesai melakukan sekolahnya kemudian mencari pekerjaan merekalah yang harus melakukan magang.
"Ini sudah sangat menyalahi dan melanggar Undang - undang makanya kita minta pemerintah agar tidak memberlakukan pemagangan." tegas Suprapto.
Disisi lain massa juga meminta agar Pemerintah dapat mencabut kembali kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik yang disepakati oleh guberbur.
Wakil Walikota Batam, Hamsakar Achmad menyambut aspirasi demonstrans serta turut menanggapi tuntutan massa. Hamsakar menyatakan pihaknya setuju dengan aspirasi massa dan mengaku akan melakukan pengkajian dengan pihak - pihak terkait.
"Kita perduli dan kita akan melakukan kajian mendalam." Katanya.
Usai menyampaikan aspirasi dan mendapat respon dari perwakilan Pemerintah, pelaku unjuk rasa bubarkan barisan. (Sy)