Kwarta5.com Lingga - Gerakan Masarakat (Gema) Lingga yang diketuai Juai (sapaan akrab) melakukan rapat dengar pendapat atau hearing dengan ketua DPRD Lingga Riono di ruang kerjanya Daik Lingga, Jum’at (16/08/2019)
Juai mengatakan maksud dan tujuan kami datang ke kantor Wakil rakyat ini pada Momentum menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 ini meminta pembebasan dan kemunafikan yang terjadi di negeri ini khususnya Kabupaten Lingga
Kami mendengar isu dan menduga ada pengucuran anggaran untuk menutupi anggaran sebelumnya dan di tutupi pada APBD-P Tahun ini. Adapun tuntutan dari Gema Lingga yang disampaikan langsung oleh Juai diantaranya mendesak DPRD Lingga tidak menyetujui anggaran APBD yang terindikasi menjadi temuan BPK untuk menutupi anggaran tersebut pada APBD-P
Kami meminta DPRD Lingga untuk mengroscek pelaku usaha mikro dan mendesak pemerintah daerah harus membuat perda tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha, meminta DPRD dan penegak hukum untuk menginvestigasi anggran kedatangan presiden Jokowi ke Lingga, mendesak pemerintah daerah tidak membuka lahan untuk percetakan sawah karena berdasarkan hasil pantauan kami dilapangan program tersebut tidak menghasilkan dan hanya menjadi penderitaan Masyarakat saja
Meminta pemerintah daerah tidak melakukan over pencitraan, yang mana di media sosial diberitakan keberhasilan panen padi tetapi kenyataannya dilapangan tidak ada sedikitpun keberhasilan tersebut dicapai.
Pada Dinas Kesehatan kami meminta tugaskan bidan-bidan PNS untuk di pula-pulau karena bidan PNS sudah memiliki gaji yang jelas jadi pelayanan kepada masyarakat sudah lebih fokus, meminta operator BPJS harus tersedia di rumah sakit ecik maryam daik Lingga karena selama ini warga daik harus ke Dabo terlebih dahulu untuk mengurus BPJS kesehatan mereka dan Tambang timah yang berada di dabo singkep kami meminta dibentuk koperasi sehingga Masarakat bisa merasakan dampak perekonomian disana, tutupnya
(Iwan)
Juai mengatakan maksud dan tujuan kami datang ke kantor Wakil rakyat ini pada Momentum menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 ini meminta pembebasan dan kemunafikan yang terjadi di negeri ini khususnya Kabupaten Lingga
Kami mendengar isu dan menduga ada pengucuran anggaran untuk menutupi anggaran sebelumnya dan di tutupi pada APBD-P Tahun ini. Adapun tuntutan dari Gema Lingga yang disampaikan langsung oleh Juai diantaranya mendesak DPRD Lingga tidak menyetujui anggaran APBD yang terindikasi menjadi temuan BPK untuk menutupi anggaran tersebut pada APBD-P
Kami meminta DPRD Lingga untuk mengroscek pelaku usaha mikro dan mendesak pemerintah daerah harus membuat perda tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha, meminta DPRD dan penegak hukum untuk menginvestigasi anggran kedatangan presiden Jokowi ke Lingga, mendesak pemerintah daerah tidak membuka lahan untuk percetakan sawah karena berdasarkan hasil pantauan kami dilapangan program tersebut tidak menghasilkan dan hanya menjadi penderitaan Masyarakat saja
Meminta pemerintah daerah tidak melakukan over pencitraan, yang mana di media sosial diberitakan keberhasilan panen padi tetapi kenyataannya dilapangan tidak ada sedikitpun keberhasilan tersebut dicapai.
Pada Dinas Kesehatan kami meminta tugaskan bidan-bidan PNS untuk di pula-pulau karena bidan PNS sudah memiliki gaji yang jelas jadi pelayanan kepada masyarakat sudah lebih fokus, meminta operator BPJS harus tersedia di rumah sakit ecik maryam daik Lingga karena selama ini warga daik harus ke Dabo terlebih dahulu untuk mengurus BPJS kesehatan mereka dan Tambang timah yang berada di dabo singkep kami meminta dibentuk koperasi sehingga Masarakat bisa merasakan dampak perekonomian disana, tutupnya
(Iwan)