Dalam kesempatan tersebut, Isdianto secara tegas memerintahkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam menjalankan rangkaian kegiatan dan progam pembangunan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri, agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dan terarah sesuai aturan tentu kita harus saling berkoordinasi dengan pihak terkait salah satunya TP4D,” kata Isdianto.
Lebih lanjut, Isdianto menekankan pentingnya untuk terus bersinergi terlebih antara OPD dengan TAPD terkait pembahasan tentang anggaran pekerjaan di setiap kegiatan.
“Jangan memandai-mandai sendiri, sampaikan setiap rangkaian maupun permasalahan kepada TAPD agar bisa diselesaikan secara bersama dan dicari solusi yang terbaik,” lanjutnya.
Kemudian, dalam hal pengusulan-pengusulan dalam kegiatan itu tentu menjadi pemberlajaran dari tahun ketahun, pasti ada berbagai persoalan baik tidak bisa dilaksanakan atau ada salah. Isdianto ingin hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.
“Perlu keterpaduan antar semua jenjang baik level staf hingga eselon, rumuskan kegiatan bersama-sama sehingga tidak ketemu lagi kesalahan. Bangun lagi komunikasi yang baik kepada seluruh staf, tentu mereka juga akan merasa nyaman dan termotivasi untuk serius membantu setiap pekerjaan,” ajak Isdianto.
Isdianto juga meminta penjelasan terkait teknis Jembatan II Pulau Dompak kepada Dinas PU bagaimana legal opinion untuk pembenahan apakah sudah bisa dikerjakan oleh Pemprov atau masih dari pihak kontraktor pembuat jembatan. Dari penjabaran yang disampaikan oleh Kadis PU Abu Bakar bahwa saat ini pihaknya terus mengumpulkan data yang dibuttuhkan dan terus berkoordinasi ke LKPP jika petunjuk dan arahan turun pihaknya akan langsung bekerja.
“Data segera dikumpulkan dan terus digesa sehingga turun aturan yang melegalkan apa yang kita kerjakan ini, jangan sampai menyalahi aturan, pemasalahan Jembatan II ini harus segera kita selesaikan,” kata Isdianto.
Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan bahwa memasuki akhir Agustus yang mana tinggal sisa 4 bulan di tahun 2019, selesainya APBD Perubahan tidak serta merta memperlambat laju jalannya pekerjaan.
“Kita tidak boleh lengah, pembahasan APBD murni 2020 harus segera dikejar agar selesai tepat waktu jangan adalagi keterlambatan,” ujar Arif.
Kemudian, Kepala Barenlitbang Naharuddin mengajak seluruh Kepala OPD untuk lebih berperan dan berkomunikasi aktif dengan TPAD terkait pembahasan anggaran.
“Jangan terkesan kita berjalan sendiri yang menyebabkan terjadi kebingungan ketika tahap pembahasan dan sampai terjadi kesalahan yang setiap tahunnya terulang yang menyebabkan lambatnya proses pengesahan APBD,” harap Nahar.
Lalu, Kepala Biro Pembangunan Aries Fhariandi melaporkan kondisi terakhir dari progres lelang untuk sejumlah kegiatan strategis, dari 76 paket total yang ada tinggal 5 paket lagi yang belum masuk dan masih berproses di OPD.
Dalam kesempatan tersebut juga sejumlah Kepala OPD menjabarkan kondisi terakhir kegiatan-kegiatan strategis mereka salah satunya Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, juga menjelang Hari Jadi Provinsi Kepri pada bulan September mendatang, Dinas Pemuda dan Olah raga dan Pariwisata juga ikut menjabarkan sejumlah kegiatan sempena hari jadi tersebut.
(Ril)