Secara pribadi rasanya saya tidak ingin komentar pada hal yang konyol dan kebodohan tingkat tinggi yang dilakukam oknum mengatasnamakan HNSI Lingga,namun naluri saya terpanggil secara tugas dan fungsi saya sebagai Ketua Bidang Organisasi, kaderisasi & Kelembagaan (OKK) DPD HNSI KEPRI.
"Saya tidak bisa diam bilamana melihat banyak penyimpangan peraturan organisasi yang dilakukan mencerminkan Arogansi akan kepemimpinan Organisasi di daerah yang akan berbuntut penyimpangan pula dalam berbagai kebijakan dan hasil nya,"lanjut nya
Sebagai jawaban saja atas Legal atau Ilegal kah kegiatan tersebut ?? Parameter nya adalah tentu pada langkah-langkah administratif organisasi yang ditempuh. Sejak tanggal 1 juni 2019 Plt DPC HNSI Kabupaten Lingga dikembalikan pada DPD HNSI KEPRI setelah Plt yang ada tidak mampu menyelenggarakn Musab pada batas waktu yang ditentukan yakni maksimal dibulan Mei 2019.
Maka landasan kegiatan saat ini di Lingga tidak ada kekuatan / pondasi dalam pelaksanaan nya, karena penyelenggara tidak mengantongi SK.Plt atau pun SK.Kepanitian dari DPD HNSI KEPRI. Seluruh Pegurus DPD dari Tingkatan Sekretaris dan Para Wakil Ketua yang membidangi Pembentukan Kabupaten/ Kota tidak pernah menerima pemberitahuan akan kegiatan tersebut baik secara lisan ataupun tulisan,
"Maka unsur sterring comitte dalam kegiatan pun tidak terpenuhi, belum lagi di duga tidak menjadi keterwakilan konstituen pemilik suara di tingkat kecamatan yang tidak hadir atau diduga pengkondisiaan tertentu saja karena acara ini termasuk kategori "diam-diam dan menddak", Ada apa ???,tegasnya
Point nya adalah : Muscab namun arsitektur substansi tidak dilakukan sama sekali baik sebelum-menjelang-saat-sesudah kegiatan. Semua dibungkus yang namanya Aklamasi dalam Forum yang entah pantasnya dibuat Forum apa yang terkesan hanya silahturahmi dan tatap muka dari unsur-unsur yang kita pahami karena ketidaktahuan Faktual nyata nya.
Saya hanya ingin membuat menjadi terang benderang bahwa komunikasi dalam pelenggara sangat lah tidak harmonis dan mencerminkan arogansi berlebihan yang sangat konyol.
Sebagai pemahaman juga bahwa dalam organisasi Panglima Tertinggi adalah AD/ART bukan pimpinan yang biasa di gunakan dalam perusahaan, karena organisasi bersifat kolektif kolegial dalam menjalankan roda organisasi nya tidak sesuai mekanisme, menabrak peraturan organisasi HNSI
Polemik hadirnya Ketua DPD dalam kegiatan tidak serta-merta menjadikan Legitimasi dalam kegiatan tersebut.
Jangan takut untuk berbuat dan menyuarakan kebenaran , saatnya masyarakat nelayan Lingga maju melangkah bersama membenahi tata kelola HNSI di kabupaten lingga yang sama-sama kita cintai,jangan ciderai proses demokrasi menuju tata kelola yang beriklim sehat.
"Bersama kita akan maju berjuang memperbaiki DPC HNSI Lingga, jangan mudah terprovokasi dan bualan yang tidak jelas track recordnya. Saat nya bijak bersikap dan ikut berperan aktif untuk kembali kita kembali ke Titah/amanah organisasi,tuturnya.
Sekretaris DPD HNSI Kepri Agus Sugihajo juga mengatakan,saya yang syah dan di SK kan oleh DPP, tidak pernah menerima surat prmberitahuan tentang Muscab yang di laksanakan di Kabupaten Lingga, dan setelah DPD HNSI terbentuk,
Saya selaku sekretaris DPD juga tidak pernah memberikan SK Plt kepada Wandi, karna yang saya ketahui ada di keluar kan SK Plt untuk kabupaten Lingga di berikan kepada Husaini,yg di keluarkan oleh ketua Plt DPD HNSI Kepri pada waktu itu
"Namun sampai SK tersebut berakhir saudara Husaini tidak melaksanakan Muscab, maka berdasarkan AD ART, SK tersebut dinyatakan gugur, kalau ada Di yang di pegang Wandi yang di tanda tangani Kepala Plt HNSI Kepri, itupun sudah kedaluarsa, jadi dalam hal ini Muscab di kabupaten Lingga itu sepertinya di paksakan."ucapnya
(Iwan)