Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid menyampaikan RUPM merupakan dokumen perecanaan penananaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionaliasikan seluruh kepentingan sektoral terkait.
Dengan demikian, tidak terjadi tumpangtindih dalam penetapan prioritas sektor yang akan dipromosikan.
"Mewujudkan RUPM tersebut, maka kita menggelar FGD ini. Kami berharap masukan dari bapak ibu semua, termasuk pelaku usaha," ucap Jefridin.
Ia mengatakan, dalam peyusunan RUPM Pemko Batam memang perlu melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk memadukan dengan perencanaan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Setelah rapat ini, tim akan menghadap Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
"Semangatnya agar tidak ada dua perencanaan RUPM, jadi hanya satu saja," terang dia.
Seperti yang disebutkan, FGD akan membahas isu strategis dalam penanaman modal, merumuskan sektor potensial dan merumuskan arah pembangunan penanaman modal Kota Batam . Selanjutnya, dokumen ini akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwako).
"Melalui FGD ini, mudah-mudahan banyak ide bernas dari bapak ibu semua," harapnya.
Jefridin menyebutkan, seiring Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, cukup banyak regulasi yang harus disesuaikan. Selain menggesa RUPM, Pemko Batam bersama DPRD Batam juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk diketahui, PBG merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Terkait ini, kita juga ingin percepat," imbuhnya.
Selain itu, Jefridin mensyukuri Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam lebih awal telah rampung dan kini Pemko Batam tengah menggenapinya dengan menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
Sejauh ini, ada tujuh wilayah RDTR yang sudah di-Perwako-kan dan kini sedang berjalan penyusunan dua wilayah lainnya. Selain oleh Pemko Batam, BP Batam ikut menangani wiilayah Rempang Galang.
"Mudah-mudahan RDTR segera selesai sehingga mempercepat proses perizinan. Karena OSS membutuhkan hal ini," pungkasnya.
(Ril)