Hal ini disampaikan Kepala Kanwil BPJS Tanjung Pinang dr. Fauzi dalam acara penyerahan Nota Kesepakatan (NK) dan Rencana Kerja (RK) tahun 2022 di ruang rapat Kantor Bupati Natuna Lantai ll. Jl. Batu Sisir Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Rabu 19/01/2022.
"Salah satu indikator yang dikejar ialah UHC, dimana minimal 65 persen tercover dalam JKN. Hari ini merupakan tahun ke empat pendatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Natuna masih tetap mempertahankan UHC.,"Terang Fauzi
"Dengan raihan ini, Fauzi mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas keberhasilan tersebut. Harapannya kedepannya selain menjaga UHC, kualitas pelayan juga harus bisa dioptimalkan. Tentunya dengan sinergi antara BPJS dengan dinas terkait.," Ungkap Fauzi.
"Dari data kami sampai 2022 sudah tercover sebanyak 88.657 jiwa dan yang lebih amazing nya lagi sebanyak 46.617 merupakan tanggungan dari APBD Natuna. Kami ucapkan selamat atas capaian bersama ini.," Ujar Fauzi.
Sementara itu, Bupati Natuna menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten natuna berupaya semaksimal dan semampu mungkin untuk melakukan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pemenuhan Kesehatan masyarakat natuna tujuan dari semua ini adalah untuk menjamin Kesehatan masyarakat.
"Ini merupakan kegiatan lanjutan, yang sudah melakukan Kerjasama beberapa tahun yang lalu dan hari ini kita lakukan kesepakatan Kerjasama sekaligus penyerahan MoU, setelah kita bayar dan lakukan MoU, secara tanggung jawab Kesehatan yang telah diberikan itu merupakan tanggung jawab BPJS,” Papar Wan Siswandi.,"Papar Wan Siswandi.
Masih Wan Siswandi, Saat ini 46 ribu lebih masyarakat natuna dalam tanggungan pemerintah kabupaten, sementara selebihnya ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan provinsi serta ada yang umum mandiri.
Untuk meringankan beban yang ditanggung pemerintah daerah, apalagi dalam kondisi pandemi covid-19. Pemerintah daerah berupaya menyampaikan hal ini ke kementerian terkait untuk membantu kabupaten natuna.
"Ini sangat menggerus anggaran APBD Natuna dan bukan uang yang sedikit, apalagi dalam kondisi Pandemi. Makanya kemarin kami sampaikan ke Menteri Sosial, alhamdulilah respon beliau bagus.," Terang Wan Siswandi.
“dari 46 ribu itu sekitar 26 ribu kita ajukan ke pemerintah pusat. Bukan masalah beban, tapi ini mengurangi anggaran pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat bisa membantu 10 ribu saja ini bisa mengurangi anggaran pemerintah daerah, sekarang masih dalam proses, yang jelas pemerintah daerah sangat mementingkan Kesehatan masyarakat,” jelasnya.,"Ungkap Wan Siswandi.
"Untuk itu dengan besarnya anggaran yang ditanggung Pemerintah daerah , Wan Siswandi berharap pelayan untuk peserta BPJS lebih ditingkatkan lagi.
“Saya ucapkan terimakasih kepada BPJS yang telah bekerjasama dan kita harap kedepan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat kita bisa dilayani dengan baik.," Tegas Wan Siswandi. (Ilham)