 |
| Bupati Natuna saat memberikan beasiswa pendidikan kepada peserta program JKK dan JKM |
Tentang beberapa paparan program kerja yang di tawarkan oleh pihak BPJS ketenagakerjaan untuk pemerintah daerah. Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Natuna Lantai ll. Jl. Batu Sisir Desa Sungai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kamis (10/3/2022)
Pada kesempatan itu Bupati Natuna menyampaikan pentingnya, jaminan ketenagakerjaan mengingat adanya resiko kecelakaan dalam bekerja dan bahkan beresiko meninggal dunia bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah yang tidak di inginkan.
"Kerena melihat kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini, dan akan mempelajari hal tersebut untuk dapat
memberikan perlindungan agar tenaga pekerja yang berada di natuna mendapatkan jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan.,"Ungkap Wan Siswandi.
"Dan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan juga sudah di lakukan kepada masyarakat dengan menanggung BPJS kesehatan sebanyak 46 ribu orang dan yang 20 orang lagi tercatat di BPJS kesehatan mandiri.,"Papar Wan Siswandi.
"Di Kabupaten Natuna saat ini tercatat ada sekitar tiga puluh lima ribu orang tenaga kerja dan empat belas ribu sudah menjadi peserta BPJS namun sisanya,
terdapat dua puluh satu orang yang belum tercatat di BPJS ini perlu adanya kesadaran masyarakat untuk segera terdaftar di BPJS agar mendapatkan jaminan kesehatan.,"Tegas Wan Siswandi.
"Pemerintah daerah juga akan mengupayakan BPJS Kesehatan untuk perlindungan jaminan ketenagakerjaan melalui kementerian terkait sehingga anggaran APBD natuna dapat keringanan.,"Ujar Wan Siswandi.
"Karena para pekerja juga bagaian dari masyarakat natuna jadi tidak ada salahnya pemerintah daerah akan memperioritaskan masyarakat untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.,"Ungkap Wan Siswandi.
Senada dengan Direktur keuangan BPJS ketenagakerjaan, Asep Rahmat suwandha menyampaikan apresiasinya kepada kabupaten Natuna yang sebagian besar telah mengikuti beberapa program BPJS ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan dan kematian dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
"Nah memang di Natuna masih ada sekitar 21 ribu pekerja yang belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Kita yakin dan percaya pemerintah daerah akan dapat mencari solusi terkait hal ini," terang Asep Rahmat Suwandha.
Dirinya juga sepakat, tentang wacana bupati Natuna untuk mengajukan para pekerja yang belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ke pihak kementerian terkait.
"Sebagai contoh, nelayan bisa juga bisa mengajukan ke pihak kementerian kelautan perikanan. Begitu juga bagi para petani bisa minta bantu ke kementerian pertanian," terang Asep.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian beasiswa kepada dua orang anak dari peserta BPJS ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Keduanya dapat beasiswa dari sekolah dasar hingga Perguruan Tinggi. (Ilham)