 |
| Penyerahan Cendra Mata dari Kepala Kantor Kemenkumham Kepri ke Bupati Natuna Wan Siswandi |
Pada kesempatan itu Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya, atas kunjungan kerja perdana dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepri, Saffar Muhammad Godam ini merupakan moment yang tidak akan di lupakan dan sekaligus saling mengenal satu dengan yang lainya, untuk mempererat ikatan talisilaturahmi dalam menjalankan roda pemerintah daerah yang lebih baik.
"Dengan adanya pembangunan lapas atau rutan kelas ll TPI di Kabupaten Natuna, agar dapat memberikan efek jerah terhadap nahkoda atau Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara"Tegas Wan Siswandi.
"Karena untuk biaya pengiriman para tahanan ke rutan Tanjungpinang dengan mengunakan transportasi laut maupun udara cukup mahal, maka dari itu perlu adanya, pembangunan lapas di natuna untuk para tahanan ilegal fishing.,"Ungkap Wan Siswandi.
"Perairan Laut Natuna Utara (LNU) merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki banyak Pulau dan bersebelahan dengan beberapa Negara tetangan salah satunya, Vietnam, Thailand, Cina dan Malaysia. Tetapi kejahatan kapal ikan ilegal fishing marak terjadi di Laut Natuna dan kapal ikan tersebut juga masih berkeliaran di sini"Papar Wan Siswandi.
"Namun sampai saat ini laut Natuna sudah di isi oleh banyaknya kapal ikan nelayan lokal dengan ukuran standar 5 GT, yang sampai di perbatasan untuk menagkap ikan demi meningkatkan ekonomi masyarakat setempat"Terang Wan Siswandi.
"Walaupun nelayan lokal memiliki kapasitas kapal ikan standar tetapi tidak pernah gentar saat berpas pasan dengan kapal ikan ilegal fishing di perbatasan laut natuna, ini perlu di perhatikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas kapal ikan nelayan lokal agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat melaut.,"Ujar Wan Siswandi.
Masih Bupati Natuna, Wan Siswandi juga menyampaikan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di Serasa, merupakan PLBN tradisional sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Kemenkumham, sehingga memiliki batas batasan tertentu bagi masyarakat natuna yang ingin memasuki area sematan.
"Sehingga pemerintah daerah mendorong Kakanwil Menkumham Provinsi Kepri untuk berkomunikasi dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau, Doli Boniara, agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut terhadap PLBN terpadu di Serasan.,"Ungkap Wan Siswandi.
"Insya Allah dalam waktu dekat ini deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Natuna, untuk melihat sejauh mana persiapan Pos Lintas Batas Negara terpadu di Serasan, dan juga memantau langsung kondisi Kantor Imigrasi yang berada di wilayah natuna.,"Ungkap Wan Siswandi.
Pada kesempatan yang sama kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri, Saffar Muhammad Godam juga menyampaikan ini merupakan Kunjungan Kerja (Kunker) perdana ke Natuna, dilihat dari ketinggian saat menaiki transportasi udara (Pesawat), Kabupaten Natuna, memang sangat indah dan ingin rasanya, kembali lagi.
"Kunjungan ini bertujuan untuk menindak lanjuti pengajuan pemerintah daerah untuk membuat pembagunan lapas di natuna melalui Kanwil Kemenkumham di Kepri.,"Terang Saffar Muhammad Godam.
"Alhamdulillah lapas atau rutan Kelas ll TPI Ranai, sudah selesai di bangun, rencananya hari saya akan melihat bangunan tersebut.,"Ungkap Saffar Muhammad Godam.
"Keberadaan tahanan illegal fishing di natuna seperti Tahiland dan Vietnam yang bebas berkeliaran di tengah masyarakat sehingga menimbulkan keresahan kantor imigrasi ranai sudah mengupayakan
rencana mendeportasi namun hal ini terkendala dengan masalah biaya transportasi yang cukup mahal.,"Ujar Saffar Muhammad Godam.
"Pada intinya kantor imigrasi ranai siap untuk melayani dan menampung keluhan dari masyarakat setempat terkait tingkah laku para tahanan yang bebas berkeliharan ketika terjadi permasalahan dan untuk Administrasi namun upaya pendeportasian WNA ini terkendala oleh biaya transportasi ke Negara tujuan.,"Tegas Saffar Muhammad Godam. (Ilham)