Kwarta5.com Batam,- Walikota Batam yang juga Ex-Officio Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi semakin menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan proyek kereta api cepat atau Light Rail Train (LRT) di Kota Batam. Rencana itu dia tegaskan lagi di sela-sela memimpin musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat Kelurahan Tanjung Riau di halaman Masjid Nurul Huda, Tanjung Riau, Jumat (27/1/2023).Rudi Hadiri Musrenbang di Tanjung Riau Jum'at (27/1). Foto: (Ist/kwarta5)
"Saya mohon doa Bapak dan Ibu semua supaya rencana kita menghubungkan seluruh wilayah di Batam ini dengan LRT segera terealisasi," ungkap Walikota Rudi disambut tepukan gemuruh warga yang hadir memadati tenda.
Bahkan Rudi berharap dalam waktu beberapa pekan ke depan sudah mendapatkan investor yang mau membangun proyek sistem transportasi massal terkini tersebut. Dia menekankan bahwa proyek itu akan sepenuhnya menggandeng swasta tanpa membebankan anggaran pemerintah.
"Kita berharap tahun 2029 semua perencanaan ini selesai dan Batam sepenuhnya menjadi Kota Baru untuk kita semua. Namun jelang masa jabatan saya berakhir tahun 2024, kita ingin sudah ada bagian LRT yang diselesaikan," harapnya.
Tentu saja, sambung Rudi, tahapan rute LRT yang prioritas adalah Batam Center menuju Bandara Hang Nadim. Proyek kereta listrik ini akan melengkapi proyek pengembangan Bandara Hang Nadim yang telah menggandeng Incheon dari Korea Selatan.
Sementara pada Musrenbang itu dimanfaatkan Walikota Rudi untuk berdialog langsung dengan warga setempat. Sejumlah warga pun mengadukan berbagai hal kebutuhan pembangunan mulai dari problem banjir, perbaikan drainase, kebutuhan batu miring, dan legalitas kampung tua.
Walikota Rudi pun menjawab dengan sabar berbagai uneg-uneg warga tersebut. Beberapa kali dia langsung meminta kepala OPD terkait memberikan penjelasan untuk mengabulkan permintaan warga.
Sebelumnya Lurah Tanjung Riau Afrizon memaparkan mengenai kebutuhan pembangunan di daerahnya. Kebutuhan pembangunan itu diusulkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (PSPK) dan usulan ke anggaran OPD terkait.
Editor: Mail