 |
| Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja. Foto: Berita Satu |
Kwarta5.com Jakarta,- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut kerawanan penyebaran hoaks atau informasi sesat yang bersumber dari media sosial (medsos) masih sangat berpotensi terjadi pada Pemilu 2024.
Bawaslu tengah melakukan program indeks kerawanan pemilu tematik. Misalnya politisasi sara dan media sosial.
"Kita berkaca pada kerawanan tahun 2019 lalu, kita lihat banyaknya permasalahan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dan politisasi identitas, ini akan nyambung dalam media sosial dan ini berkesinambungan," ungkap Rahmat di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya, politisasi isu SARA serta politik identitas untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat Pemilu masih sangat berpeluang bila tidak dibendung.
"Oleh sebab itu, kita akan menemukan hal yang kemungkinan sama terjadi pada Pemilu tahun 2024. Itu masih ada dan kemungkinan masih tinggi" ucapnya.
Pria belatar belakang dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini menyatakan untuk mengantisipasi politisasi SARA, pihaknya akan bekerja sama dengan tokoh agama dari MUI, PGI, Walubi, dan lainnya untuk menurunkan tensi dan juga politisasi SARA di tempat-tempat ibadah.
Red/ BRS
