Kwarta5.com Batam,- Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto angkat bicara terkait kabar dugaan perjalanan dinas fiktif periode Januari-Mei 2016 berbuntut pemeriksaan di Polresta Barelang.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto (Pakai Peci) Angkat Bicara Terkait Kabar Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Periode Januari-Mei 2016 Berbuntut Pemeriksaan Senin (20/3/2023). Foto: Kwarta5
Dalam jumpa pers, Nuryanto yang didampingi Wakil Ketua, Ahmad Surya dan Muhammad Yunus membantah isu perjalanan fiktif tersebut.
“Saya tegaskan disini, bahwa perjalanan dinas yang ditengarai (diisukan) fiktif itu tidak benar. Mengingat, yang kami lakukan sepanjang tahun 2016 itu resmi, sah dan tidak fiktif,” ujar Nuryanto di ruangannya, Senin (20/3/2023).
Politisi PDI-P itu menyatakan, dalam perkara ini, yang ia ketahui ialah adanya kekurangan bayar dari pihak Sekretariat DPRD kepada pihak travel.
“Sekali lagi, yang saya tahu dan saya pahami bahwa perjalanan dinas kita resmi. Namun ada kekurangan pada pembayaran dari Sekretariat Dewan ke pihak travel,” jelas pria yang akrab disapa Cak Nur itu.
Lebih jauh, Nuryanto mengatakan, setiap tahun selalu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Semestinya jika ditemukan kerugian negara maka akan dilakukan perbaikan secara administratif maupun pengembalian.
Ia pun mengaku tidak mengetahui letak kerugian negara hingga akhirnya diperiksa tim BPK yang didampingi pihak kepolisian.
“Selama perjalanan dinas ini pun, kami (para anggota DPRD) hanya menerima uang makan dan uang representatif. Sementara untuk uang tiket pesawat dan uang untuk hotel atau penginapan, sudah dipesankan langsung oleh pihak Sekretariat DPRD Batam melalui pihak ketiga (travel),” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya selaku warga negara yang baik, akan tetap mengikuti prosedur yang ada.
“Kami tidak tahu letak di mana kerugian negara. Yang kami tahu, ada kekurangan pembayaran dari Sekretariat Dewan ke travel. Dan saya yakinkan sekali lagi, perjalanan dinas kita ini jelas dan tidak fiktif,” tutupnya.
Red/Cw