Kadis PUPR Kabupaten Karimun Cahyo Prayitno Mengelak Saat Dikonfirmasi Terkait Proyek Yang Diperuntukkan Untuk Intansi Vertikal


Kadis PUPR Kabupaten Karimun Cahyo Prayitno Mengelak Saat Dikonfirmasi Terkait Proyek Yang Diperuntukkan Untuk Intansi Vertikal

Kadis PUPR Kabupaten Karimun Cahyo Prayitno.
Kwarta5.com Karimun,- Adanya informasi  yang kita dapat terkait proyek yang di peruntukkan untuk intansi  vertikal, yang kita dapatkan dari  layanan pengadaan  secara eletronik (LPSE) Karimun tahun 2023, beberapa proyek dari dinas PUPR yang di peruntukkan untuk intansi vertikal yakni, Kejari Karimun dan pengadilan negeri karimun antara lain.

1. Nama paket, belanja peningkatan sarana dan prasarana  kantor kajari karimun kec. Karimun, dinas. PUPR, tahun anggaran  APBDP 2023, nilai pagu 173.000.000.

 2. Nama paket, belanja peningkatan sarana dan prasarana  ruang kerja  kajari karimun, dinas PUPR, tahun anggaran  APBDP 2023, nilai pagu, 173.000.000.

3. Nama paket, belanja sarana dan prasarana gedung PN Tanjung balai karimun, dinas PUPR, tahun anggaran APBD-P 2023, nilai pagu, 177.481.732.

4. Nama paket, belanja peningkatan sarana dan prasarana kantor kacabjari tanjung balai karimun di tanjung batu, satuan kerja dinas PUPR, tahun anggaran 2023, pagu anggaran. 173.000.000.

Ketika kita mencoba mengkonfirmasi Cahyo prayitno kepala dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang ( PUPR )  kabupaten karimun, ke kantornya, jumat (12/01/2023), stafnya menyampaikan , bapak lagi ada tamu, kita menunggu sampai beberapa lama , tidak ada kepastian, untuk kita dapat di bertemu, sepertinya kadis PUPR sengaja mengelak dengan awak media ini.

Saat dikonfirmasi, apakah memang ada permintaan dari  pihak kejari ataupun pengadilan negeri untuk proyek tersebut? atau inisiatip dari dinas PUPR memberikan proyek tersebut  untuk tujuan tertentu?

Cahyo prayitno merupakan salah satu kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten karimun yang luar biasa, 2 tahun lebih jadi kepala dinas, no hp nya tidak pernah bisa di hubungi, kita jumpai ke kantorpun tidak pernah bisa ketemu, menolak dengan berbagai alasan.

Melihat sikap dari kadis PUPR ini jelas jelas menggangkangi Undang undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan informasi publik (KIP) .

Dalam penelusuran  lebih lanjut kita mencoba konfirmasi lewat whatAps kepala seksi intel (kasi intel) kejari karimun Rezi Dharmawan, terkait apakah memang ada permintaan dari kejari karimun untuk proyek tersebut memberikan balasan " siap bg ".

Lain halnya saat kita konfirmasi Rizka Faujan  juru bicara pengadilan tanjung balai karimun melalui whatApss, Rabu (17/01/2024), menyampaikan  bahwa pembangunan renovasi gedung sidang merupakan hibah dari pemerintah kabupaten karimun ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta  kami pengadilan menganggapnya sebagai bentuk perhatian pemda atas pelayanan hukum di wilayah kabupaten karimun.

Kita  juga menyesalkan sikap dari bupati karimun Aunur rapiq yang mana,  sewaktu  kita laporkan beberapa waktu yang lalu, sikap dari  kadis PUPR Cahyo prayitno  yang memberikan balasan, "ok sy  tindak lanjuti, trimks," namun sampai  saat ini sepertinya tidak ada tindak lanjutnya, masih no hpnya tidak bisa di hubungi dan di jumpai ke kantornya selalu mengelak. 

Sajirun s.

Lebih baru Lebih lama