Aturannya, kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsinya.
ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas, maka ia bisa dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika kendaraan dinas operasional hilang atau mengalami kerusakan karena digunakan di luar kepentingan dinas, harus diganti oleh pemakai kendaraan dinas operasional yang bersangkutan.
Jadi, penggunaan kendaraan dinas itu nggak sembarangan, baik mobil maupun motor tidak bisa dipakai oleh siapapun, baik itu keluarga, teman, dan lainnya. Kecuali ASN/Pejabat pemerintah yang bersangkutan.
Seperti halnya mobil toyota hilux warna hitam BP 8095 K seperti yang di sampaikan Agus Alfiansyah kabid aset badan pengelolaan keuangan dan aset daerah , bahwa mobil dinas tersebut berada di dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR ) kabupaten karimun.
Berdasarkan informasi yang kita dapat mobil tersebut sering mondar mandir di karimun, dan sudah di ganti dengan plat hitam.
Untuk menelusuri kebenaran informasi ini kita mencoba konfirmasi Misbakhul Munir bagian aset dinas PUPR kabupaten karimun melalui whatAps, jumat, 8/03/24, terkait siapa yang memakai mobil tersebut, dan di mana keberadaan mobil dinas tersebut, sampai berita ini di publikasikan tidak ada jawaban, dari pantauan kita di lapangan mobil tersebut tak pernah nampak di seputaran kantor dinas PUPR karimun.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah dan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pejabat
Pemerintah yang menyalahgunakan kendaraan dinas dapat dikenakan sanksi. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, maka dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Serta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Terkait permasalahan ini Arman suandi purba SH dari ketua Pimpinan Anak Cabang jaringan aspirasi rakyat ( PAC JARAK) kabupaten Karimun , menyampaikan ke awak media ini, dalam waktu dekat kita akan koordinasi ke polres Karimun perihal Dugaan penyalah gunaan mobil dinas tersebut.
Masih menurut Arman Di Duga petinggi dinas PUPR kabupaten Karimun yang terlibat, kenapa plat mobil sesuka hati diganti dari plat merah ke plat hitam, sangat kita sayangkan bidang aset di dinas PUPR tidak mau memberikan informasi , hal ini jelas bertentangan dengan Undang - undang no .14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Apabila benar adanya penyalahgunaan mobil dinas ini , kita berharap kepada bupati Karimun untuk memberikan tindakan tegas dengan mencopot jabatan yang melakukannya , kita juga berharap ke aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti persoalan ini harap Arman.
Sajirun s.